oleh

Kasus Suap di Pemkab Bogor, Empat Pegawai BPK Jabar Didakwa Terima Uang Sebesar Rp. 1,9 Miliar

LEMBANGPEDIA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jabar, telah menerima suap dari berbagai pihak di lingkungan Pemkab Bogor.

Dalam sidang tersebut, JPU KPK menghadirkan keempat pegawai BPK RI perwakilan Jabar, diantaranya, Anton Merdiansyah, Kepala Subauditorat Jabar III dan tiga pemeriksa di BPK RI Jabar, masing-masing Arko Mulawan, Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah dan Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mereka menerima hadiah atau janji berupa uang berjumlah 1.935.000.000,00. Ung tersebut diberikan dalam waktu dan tempat yang berbeda seperti yang tertulis dalam dakwaannya.

“Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu menerima hadiah atau janji berupa uang yang keseluruhannya berjumlah Rp1.935.000.000,00  melalui Ihsan Ayatullah, Maulana Adam dan Rizki Taufik Hidayat,” ujar JPU dalam dakwaannya yang dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu, 7 September 2022.

Dalam uraiannya, JPU menyebutkan, uang diterima para terdakwa secara bertahap sejak Oktober 2021 sampai April 2022 di sejumlah tempat berbeda di kawasan Bogor dan Bandung. Uang yang diterima para terdakwa berasal dari berbagai pihak, seperti, ASN dan rekanan proyek di lingkungan Pemkab Bogor dengan berbagai alasan.

Adapun para terdakwa diduga telah menerima uang masing-masing, Hendra menerima sebesar Rp520 juta, Anton Rp. 25 juta dan Rp. 350 juta, Arko Rp. 195 juta dan Gerri 195 juta.

Akibat perbuatannya, para terdakwa diancam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagai mana dakwaan pertama.

Para terdakwa juga dianggap melanggar Pasal 11 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan kedua. (RDN)

News Feed