oleh

KPK Cekal 3 Orang dalam Kasus Dugaan Korupsi Bansos COVID-19 di KBB

LEMBANGPEDIA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal sejumlah pihak untuk pergi ke luar negeri.
Ada tiga orang yang disebut memiliki peran penting dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial di Kabupaten Bandung Barat. Namun, ketiga orang ini tidak disebutkan identitasnya oleh KPK.

“KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi untuk melarang ke luar negeri selama enam bulan ke depan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin, 29 Maret 2021.

Pelarangan berlaku mulai 26 Maret 2021.

Ali tak menjelaskan siapa ketiga orang penting yang dicekal ke luar negeri itu. Pencekalan ini dilakukan guna proses penyidikan kasus tersebut.

Ali belum bisa menjelaskan terkait kasus korupsi di Kabupaten Bandung Barat yang sedang diselidiki KPK itu. Menurutnya, kasus ini akan diumumkan setelah proses selesai.

“KPK memastikan akan menyampaikan detail perkara dan tersangka setelah penyidikan cukup dan kemudian upaya paksa penahanan terhadap para tersangka dimaksud dilakukan,” kata dia.

Tersangka belum diumumkan

Seperti diketahui, KPK mulai melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang terkait COVID-19 di Bandung Barat. KPK menyebut kasus itu terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat pada 2020.

“KPK telah selesai melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya kecukupan alat bukti. Saat ini KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat tahun 2020,” ujar Ali.

Sementara itu, pada proses pemeriksaan dan penggeledahan, KPK telah menggeledah dan membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen.

Penggeledahan dilakukan di rumah pribadi dan kantor dinas Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, serta rumah Andri Wibawa (anak Aa Umbara). Ada juga di rumah potong ayam, kantor-kantor dinas di kompleks Pemkab Bandung Barat, dan rumah dari pihak swasta.

Selain itu, pemanggilan saksi untuk dimintai keterangan telah dilakukan di Polres Cimahi. Setidaknya ada 20 orang yang telah dipanggil dan diperiksa, baik dari pihak ASN Pemkab Bandung Barat maupun pihak swasta yang terkait kasus itu.(RDN)

News Feed