oleh

Ombudsman Nilai Pelaksanaan PPDB 2019 Kurang Sosialisasi

Foto Ilustrasi

LEMBANG – Ombudsman Republik Indonesia menilai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 kurang sosialisasi dan koordinasi antar lembaga sehingga memunculkan berbagai masalah di tengah masyarakat.

Dalam rilisnya, Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suaedy menyatakan, jika melihat pengaturan PPDB tahun ini yang dituangkan dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, telah mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun ini aturan terbit enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB, berbeda dengan tahun sebelumnya aturan terbit satu bulan sebelum pelaksanaan PPDB sehingga menyulitkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan aturan baru.

Begitu juga dengan penerapan sistem zonasi, dalam aturan disebutkan untuk daerah-daerah yang belum merata jumlah sekolahnya, dapat disesuaikan sejauh tidak menyimpang dari tujuan utama zonasi, yaitu pemerataan pendidikan dan penghapusan sistem favouritisme.

“Seharusnya waktu enam bulan dimaksimalkan untuk persiapan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan PPDB dan perbedaannya dengan tahun – tahun sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan keributan yang mendadak,” terang Suaedy.

Suaedy menilai, Kemendikbud dan Dinas Pendidikan di daerah kurang gencar dalam mensosialisasikan Permendikbud yang baru sehingga masih menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Kemendikbud juga dinilai kurang berkoordinasi dengan Kemendagri dalam penerapan sistem zonasi menyebabkan beberapa kepala daerah masih melakukan modifikasi sistem zonasi yang menyimpang dari tujuan utama sistem tersebut.

“Kemendikbud seharusnya tegas dalam menegakkan aturan tentang sistem zonasi tetapi juga komunikatif dengan masyarakat dan Kementrian Dalam Negeri serta Pemerintahan Daerah, dengan begitu tujuan yang baik dalam penerapan zonasi tersebut akan dipahami oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah,” bebernya.

Suaedy tidak menutup mata bahwa mentalitas masyarakat dalam favoritisme sekolah masih kuat. Hal itu disebabkan kurangnya persebaran dan pemerataan fasilitas dan mutu sekolah di seluruh pelosok Indonesia, sehingga sebagian masyarakat mengkhawatirkan akan mutu pendidikan bagi anak-anaknya.

“Ombudsman RI mendukung sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan, namun pemerintah perlu segera merealisasikan pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan yang lebih kongkrit di seluruh Indonesia,” tandasnya. (RDN)

Komentar

News Feed