oleh

Sidang Pertama Ajay M. Priatna Minta Jadi Tahanan Kota

LEMBANGPEDIA – Wali Kota Cimahi nonaktif, Ajay Muhammad Priatna mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan LLRE Martadinata, hari ini, Rabu, 14 April 2021.

Ajay Muhammad Priatna didakwa dalam kasus gratifikasi perizinan perluasan RSU Kasih Bunda.

Di sidang pertamanya ini, penasihat hukum Ajay Muhammad Priatna mengajukan pemindahan status tahanan Ajay. Semula di Polrestabes Bandung menjadi tahanan kota.

“Yang mulia kami selaku penasihat hukum akan mengajukan permohonan penetapan penahanam kota dengan alasan kesehatan,” katanya.

Majelis pun kemudian menanyakan alasan tim kuasa Ajay meminta pengalihan penahanan dan mempersilakan tim kuasa hukum memberikan berkas pemohonannya.

Namun saat berkas diterima ketua majelis I Dewa Gde Suarditha, dia menanyakan alasan permohonan pemindahan itu.

“Karena di Rutan Polres kondisinya tidak memungkinkan, dan kurang nyaman,” kata salah seorang kuasa hukum Ajay.

Permohonan Ajay tidak langsung dikabulkan. Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dulu permohonan tersebut.

Isi dakwaan

Perbuatan Ajay selaku Wali Kota Cimahi yang menerima gratifikasi dimulai pada Mei 2020 hingga November 2020. Setidaknya, Jaksa Penuntut Umum mencatat dalam dakwaannya ada 5 tempat yang dijadikan lokasi pemberian uang gratifikasi untuk kemudahan perizinan pembangunan rumah sakit umum Kasih Bunda.

Kelima lokasi itu antara lain Kantor PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional di Jalan Mutiara. Kemudian di Rumah Makan Sederhana Buahbatu, Noah’s Barn Coffeenery, Mie Encek Jalan Guntur, dan Yellow Truck Coffee Jalan Patuha.

Ajay diduga telah menerima hadiah berupa uang dengan total Rp1.661.250.000 dari Hutama Yonathan selaku Direktur Utama PT Mitra Medika Sejati sekaligus pemilik Rumah Sakit Umum Kasih Bunda.

Pemberian uang itu patut diduga kuat agar Ajay tidak mempersulit perizinan pembangunan RSU Kasih Bunda. Hutama ingin memperluas dan menambah bangunan rumah sakit menjadi 12 lantai.

Untuk dapat membangunan diperlukan izin dari Pemerintah Kota Cimahi berupa izin prinsip, izin peruntukkan penggunaan tanah (IPPT), dan Izin mendirikan bangunan di mana surat izin prinsip itu nantinya diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Wali Kota Cimahi.

Ancaman pidana

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.(RDN)

News Feed