oleh

Warga Desa Cikidang Pertanyakan Sisa Sewa Pengelolaan Tanah Carik Sebesar Rp160 Juta

LEMBANGPEDIA – Sejumlah tokoh masyarakat Desa Cikidang mempertanyakan pengelolaan tanah carik di Desa Cikidang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang berada di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat seluas 12 hektare.

Tokoh Masyarakat Desa Cikidang Aep Sopyan mengungkapkan, setelah sejumlah tokoh masyarakat, BPD ketua RW dan Kepala dusun musyawarah untuk mendapatkan penjelasan pengelolaan tanah Carik desa Cikidang tidak mendapat jawaban memuaskan. 

Akhirnya BPD mengadakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Untuk memfasilitasi warga untuk mempertanyakan langsung pengelolaan tanah carik tersebut kepada Kepala Desa Cikidang.

“Yang mengadakan acara adalah BPD Cikidang setelah hampir semua ketua RW dan Kadus melakukan musyawarah tapi tidak ketemu titik temu. BPD mengadakan musdesus memfasilitasi kami warga masyarakat menanyakan isu-isu kepada Kades Cikidang,” ujarnya, Senin 29 Agustus 2022.

Aep mengungkapkan, hasil sewa dari tanah para penggarap tanah carik Desa Cikidang seluas 12 hektare adalah Rp200 Juta. Namun berdasarkan data yang tercantum di PADes Cikidang tahun 2021 malah sebesar Rp 40 juta. Sehingga menurut Aep warga mempertanyakan sisanya digunakan untuk apa.

“PAD yang berupa sewa seluas 12 hektare di tanah carik itu juga terdapat dua tower. Nah, dari carik saja, kami hitung Rp200 juta, di PADes tercantum 40 juta. Kami pertanyakan sisa dari PADes itu kemana. Tapi dalam pertemuan barusan benar-benar tidak bisa menjelaskan. Harus menunggu waktu katanya,” ungkap Aep.

Aep berharap, Pemdes Cikidang transparan dalam pengelolaan tanah carik desa. 

“Sejauh ini saya minta transparansi. Tapi sampai berakhir pertemuan ini tidak ada transparansi. Dan dalam berita acara bahwa itu diakui tidak ada transparansi dan kepala desa mengakuinya,” ucapnya.

Ketua BPD Cikidang, Dadan Darsita mengatakan, sewa tanah carik  yang dimasukan ke PADes sebesar Rp 40 juta dan sisanya tidak dimasukkan. BPD belum mendapat laporan dari Kepala Desa.

“Kami sudah meminta kepada kades yang tidak masuk ke PADes harus dibuat pembukuan yang jelas antara pemasukan dan pengeluaran. Untuk saat ini BPD belum menerima,” ujarnya.

Dadang menjelaskan bahwa adanya kenaikan sewa garap tanah carik Desa Cikidang dari semula Rp20.000 menjadi Rp25.000 adalah hasil musyawarah BPD, Kepala Desa dan penggarap .

Secara Terpisah, Kepala Desa Cikidang Heri, menyebutkan bahwa dirinya memiliki laporan sisa sewa tanah Carik desa Cikidang. Namun hanya akan dilaporkan Ke BPD. 

“Sebetulnya sudah ada laporan tapi tidak bisa kami laporkan kepada warga. Warga boleh mengetahui selama sudah ditangan BPD,” katanya.(RDN)

News Feed